Prosedural Versus Substantif: Dualisme Makna Transparansi Dalam Tata Kelola Dana Desa

Abstract

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa (DD) sangat bergantung pada prinsip akuntabilitas dan transparansi yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menemukan makna transparansi dari perspektif kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Desa dan masyarakat sebagai stakeholder. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mendalami pengalaman subjektif para informan. Hasil penelitian menemukan bahwa secara faktual, meskipun pemerintah desa telah melakukan praktik transparansi prosedural melalui musyawarah, publikasi dokumen anggaran, dan pelaporan. Namun masyarakat masih merasakan keterbatasan dalam akses dan pemahaman terhadap informasi anggaran desa. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan makna yang signifikan (meaning gap). Kepala Desa cenderung memaknai transparansi sebagai pemenuhan kewajiban administratif sesuai regulasi yang berlaku –transparansi prosedural–. Sebaliknya, masyarakat memaknainya sebagai akses informasi yang mudah dicerna, relevan, dan pelibatan aktif dalam pengawasan anggaran –transparansi substantif–.  Implikasi dari kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi tidak otomatis menghasilkan kepercayaan publik dan partisipasi yang optimal. Untuk itu, perlunya penguatan komunikasi publik, penyederhanaan format informasi anggaran, dan peningkatan mekanisme pelibatan masyarakat yang dirancang secara inklusif.

The success of Village Fund (DD) management is highly dependent on the principles of inclusive accountability and transparency. This study aims to explore and discover the meaning of transparency from the perspective of village heads as holders of village financial management authority and the community as stakeholders. Using a qualitative method with a phenomenological approach to explore the subjective experiences of the informants. The results of the study found that in fact, although the village government has implemented procedural transparency practices through deliberations, publication of budget documents, and reporting, the community still feels limited in their access to and understanding  of village budget information. This study found a significant meaning gap. Village heads tend to interpret transparency as the fulfillment of administrative obligations in accordance with applicable regulations procedural transparency. Conversely, the community interprets it as access to information that is easy to digest, relevant, and active involvement in budget oversigh substantive transparency. The implication of this gap shows that regulatory compliance does not automatically result in public trust and optimal participation. Therefore, there is a need to strengthen public communication, simplify the format of budget information, and improve community involvement mechanisms that are designed to be inclusive.